Makalah Pengantar Ilmu Hukum

Hak Asasi Manusia di Indonesia:

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Ketika manusia dilahirkan ia dinisbatkan menjadi seorang manusia individu dan sosial. Dibalik seorang manusia sosial ia mempunyai kewajiban sebagai bagian dari masyarakat sedangkan sebagai manusia individu ia memiliki hak-hak. Walaupun secara individual ia juga mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri tetapi penekanan dari tanggung jawab disebabkan karena sifat manusia yang saling berinteraksi dengan yang lain sehingga dibutuhkan sebuah aturan dimana kepentingan mereka dapat terlindungi.

 Dibalik kewajiban, manusia juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak adalah segala sesuatu yang berupa milik, kewenangan atau kekuasaan yang dilindungi oleh hukum. Hak tersebut melekat kepada semua manusia sehingga kita sering mengenal sebuah konsepsi mengenai hak asasi manusia.

Di dalam dimensi sebuah negara manusia yang memiliki kedudukan sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut dilindungi oleh negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi. Negara mengatur hak dan kewajiban dengan norma dan nilai atau kebijakan lain yang akan menjaga warga negaranya dari perselisihan akibat bentrokan atau perbedaan kepentingan. Mungkin bisa dikatakan bahwa berdirinya sebuah negara adalah untuk melindungi kepentingan atau hak dari warga negaranya.

Kita bisa melihat bahwa setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, termasuk indonesia. Tujuan negara adalah sebuah konsep ideal yang akan memberikan arah perjalanan baginya. Di dalam tujuan tersebut pula secara tersirat maupun langsung kita akan melihat bagaimana suatu negara melihat hak-hak warga negaranya. Penulis rasa di dunia ini tidak ada satu negara pun yang memiliki tujuan yang merugikan hak-hak atau kepentingan warga negaranya karena sebuah negara tercipta karena keinginan bersama atau konsensus dari warga negeranya untuk menciptakan sebuah organisasi yang mampu menjaga kepentingannya.

Walaupun sampai saat ini kita masih banyak menemukan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu negara. Di dalam ruang lingkup Indonesia baru-baru ini kita masih melihat banyak hak-hak warga negara yang dilanggar oleh negara. Hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah sampai saat ini masih belum bisa dirasakan oleh rakyat pada umumnya.

Jika kita melihat Indonesia saat ini, penulis kira perhatian pemerintah terhadap perlindungan HAM sudah semakin baik. Pembentukan komisi hak asasi manusia (Komnasham) adalah sebuah bukti bahwa pemerintah mulai lebih memerhatikan hak-hak warga negaranya. Walaupun kita masih banyak menemukan berbagai kekurangan tetapi setidaknya Indonesia saat ini masih berada dalam tahap penyesuaian dari zaman orde baru dimana persepsi otoritarianin dan pelanggaran ham melekat di zaman ini menuju sebuah negara demokrasi yang sesungguhnya.

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah menguraikan konsepsi HAM yang dianut oleh Indonesia dan konsepsi HAM secara internasional. Makalah ini membahas kedua konsepsi tersebut karena HAM merupakan bagian dari hukum internasional sedangkan Indonesia adalah bagian dari pemerintah dunia. Selain itu juga akan dibahas mengenai praktek perlindungan HAM di Indonesia sebagai implementasi dari konsep tersebut. Harapannya kita dapat melihat apakah Indonesia telah berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan tujuan nasionalnya.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah konsepsi HAM di Indonesia?

2.      Bagaimanakah praktek perlindungan HAM di Indonesia?

3.      Masalah apakah yang terjadi dalam perlindungan HAM di Indonesia?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui bagaimana Indonesia memandang HAM

2.      Mengetahui tujuan nasional Indonesia terkait dengan HAM

3.      Mengetahui praktek perlindungan HAM di Indonesia

         BAB II

ISI

A.    Konsepsi HAM Indonesia dan Internasional

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya. The Declaration of the Causes and Necessity of Taking Arms yang dideklarasikan pada tahun 1775 menyatakan bahwa “Pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umat manusia, dan harus dikelola demi tercapainya tujuan tersebut”. Dari deklarasi secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan semata-mata dari berdirinya negara adalah untuk melindungi HAM warga negaranya. Hal itu wajar karena pemerintah mendapatkan otoritas hasil dari kesepakatan rakyatnya.

Di Indonesia konsepsi mengenai kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dapat kita lihat dari tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Disebutkan bahwa tujuan dari Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Dari tujuan negara tersebut kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia menjamin kebutuhan dasar setiap warga negaranya seperti kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, papan, hukum dll. Hal tersebut diperkuat pada pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 45 yaitu dalam pasal 27 sampai 34. Hak-hak tersebut meliputi kedudukan yang sama di dalam hukum hingga jaminan fasilitas sosial yang layak oleh pemerintah.

Cara pandang Indonesia dalam melihat hak-hak warga negara sangat penting karena sebuah mindset menjadi dasar dalam melindungi hak warga negara. Mindset menjadi arah bagaimana Indonesia berusaha untuk melindungi hak-hak warga negara yang dikristalkan dalam kewajiban-kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Konsepsi mengenai HAM dapat kita lihat dari Tap MPR No XVII /1998. Berdasar ketentuan tersebut hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Konsekuensi dengan adanya pasal-pasal tersebut maka negara berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang tersebut.  Apalagi saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam penegakan HAM, terutama di kawasan ASEAN. Penegasan itu disampaikan Presiden, Minggu (1/3) menanggapi pembentukan Badan HAM yang masuk dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin dan Cha-am, Thailand.

Perlindungan HAM seharusnya bukan menjadi beban negara, tetapi merupakan jalan pemerintah menjalankan amanahnya sebagai organisasi otoritas tertinggi.

B.     Pelanggaran HAM di Indonesia, Inkosistensi Dari Tujuan Nasional

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu wilayah dan dipercaya oleh rakyatnya untuk mengatur kehidupan sosial dan bernegara. Pemerintah didirikan dengan sebuah tujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial rakyatnya. Tujuan tersebut dipertegas dengan kewajiban negara untuk menjamin warga negaranya.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara diantaranya sebagai berikut:

1.    kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka,

2.    kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparat)-nya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka,

3.    Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.

Pelanggaran HAM dapat terjadi apabila pemerintah tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pelanggaran digolongkan menjadi dua, yaitu acts of commission ( tindakan untuk melakukan) oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh

negara, dan acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen-agennya (Polisi, Angkatan Bersenjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara) melawan individu (English & Stapleton, 1997: 4).

Permasalahan perlindungan HAM di Indonesia juga disebabkan karena inkosistensi penegakan hukum. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa dan pengendalian sosial yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akan menyebabkan ketidakpastian terhadap perlindungan HAM. Sebut saja kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara
Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama yang merugikan negara milyaran rupiah. PN Jakpus hanya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah kepada Mohammad “Bob” Hasan. Sedangkan kasus pencurian dua buah kakao seharga Rp 5.000, tersangka “Minah” harus mendekap dalam penjara selama dua bulan.

Dari kasus diatas terlihat bahwa pelanggaran HAM di Indonesia juga disebabkan karena inkonsistensi penegakan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan inkosistensi pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.

A.    Perjalanan Penegakan HAM di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Nasional

Memori kita terhadap otoritarian orde baru masih belum terlupakan dalam benak kita. Perjalanan menuju tatanan pemerintah yang lebih demokratis sedang dijalani oleh bangsa ini. Jika pada zaman orde baru pemerintah melakukan pendekatan security untuk menjaga stabilitas negara maka saat ini hal tersebut telah banyak dikurangi dan beralih pada pendekatan demokratis.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menjadi titik terang dalam penegakan HAM di Indonesia walaupun banyak laporan pelanggaran HAM yang dilaporkan pada lembaga ini sampai saat ini belum jelas penyelesainnya. Namun setidaknya ada sebuah lembaga yang menjadi kontrol dan pengawas pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia.

Desentralisasi atau otonomi daerah juga telah mengembalikan kedaulatan ke pihak semestinya yaitu pada tangan rakyat. Setelah sekitar 30 tahun terjadi pemusatan kekuasaan pada penguasa saat ini kita dapat melihat bahwa nilai-nilai demokrasi telah muncul dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya otonomi daerah tersesbut kita juga dapat melihat bahwa perlahan masyarakat berani memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah juga lebih peduli dengan kewajibannya sebagai penjamin hak warga negaranya.

Kita juga pantas mengepresiasi pemerintah karena berani memasukkan komitmen penegakan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari program-program yang disampaikan oleh Presiden pada saat kampanye. Sementara pada tataran regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, tercatat adanya kemajuan yang penting. Hal ini antara lain dengan terbentuknya lembaga atau badan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Dengan lahirnya badan tersebut, diharapkan dapat memberikan peranan yang berarti dalam rangka pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Semoga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara dapat terjaga sehingga tujuan nasional Indonesia dapat terwujud.

BAB III

KESIMPULAN

Desakan untuk menegakkah HA di Indonesia datang dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dalam luar negeri. Konsepsi mengenai HAM telah lama menjadi pembahasan di Indonesia namun prakteknya kita masih menemukan terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.Pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi mempunyai kewajiban untuk menegakkan HAM di wilayahnya. Jika pemerintah meyadari latar belakang berdirinya suatu negara maka penegakan HAM bukanlah merupakan suatu beban, tetapi merupakan tujuan nasional yang harus segera diwujudkan.Usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan pembentukan Komnasham menandakan bahwa pemerintah telah peduli dengan HAM. Sayangnya masih banyak kekurangan lain yang harus dibenahi seperti inkosistensi hukum sebagai alat penyelesaian sengketa dan pengendalian sosial. Harapannya perbaikan-perbaikan itu akan menggiring Indonesia ke dalam jalan yang akan menghantarkannya menggapai tujuan nasional.